 |
Upaya Pemerintah Myanmar Mengatasi Bencana Topan Nargis
May 13, 2008
Bencana topan tropis Nargis melanda Myanmar akhir pekan lalu. Ribuan orang dilaporkan tewas dan kehilangan tempat tinggal. Menariknya, Myanmar yang selama ini menolak berbagai bentuk bantuan dari pihak luar, kali ini bersikap terbuka dan menyambut baik kehadiran bantuan asing. Apakah ini sebagai pertanda melunaknya sikap pemerintah Myanmar terhadap pihak luar ?
+++++++++
Mata dunia internasional kembali tertuju ke Myanmar. Bencana topan tropis Nargis yang melanda Myanmar pekan lalu telah meluluhalantahkan negara dengan jumlah penduduk 55 juta jiwa tersebut.
Kantor berita AFP melaporkan Menteri Luar Negeri Myanmar Nyan Win mengatakan lebih dari sepuluh ribu orang tewas akibat terjangan topan tropis Nargis . Kejadian ini merupakan bencana alam terburuk yang melanda negara itu dalam masa lima decade terakhir.
Dengan nada memohon Nyam Win mengatakan pihaknya menyambut hangat setiap bantuan internasional.
Berdasarkan Informasi terakhir ribuan orang lainnya dilaporkan hilang dan korban tewas diperkirakan terus bertambah. Ratusan ribu orang lainnya juga kehilangan tempat tinggal.
Melihat kondisi yang ada negara negara anggota ASEAN tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat, menyalurkan bantuan kemanusian ke Myanmar.
Pemerintah Thailand akan mengirimkan obat obatan dan makanan untuk korban. Demikian pula halnya sejumlah LSM Singapura.
Palang Merah Singapura misalnya juga berencana mengirim tim medis ke Myanmar. Tim ini akan memberikan bantuan kesehatan secara umum, untuk menolong dan merawat para korban yang selamat. Biasanya, para korban selamat terserang penyakit seperti gangguan pernafasan, batuk, demam dan diare, atau penyakit-penyakit lain yang biasanya ditularkan melalui air yang kotor.
Selain Palang Merah Singapura, LSM Kemanusiaan Mercy Relief Singapura pun sudah menyiapkan tim nya untuk diberangkatkan ke Myanmar dan bantuan kemanusiaan senilai 60 ribu dollar Singapura sudah siap untuk dikirim.
Sementara pemerintah Singapura sendiri mengalokasikan dana bantuan kemanusian luar negeri sebesar 200 ribu dolar amerika untuk membantu negara negara tetangganya yang tertimpa bencana.
Pengamat politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Profesor K.S Nathan kepada rekan Mariani Yahya dari redaksi MediaCorp mendukung sikap negara negara ASEAN terhadap Myanmar. Walaupun beberapa nggota ASEAN kurang setuju dengan sistem politik negara itu.
“ Dalam masa kecemasan seperti ini, yang penting negara-negara jiran seperti anggota Asean membantunya dalam hal peri kemanusiaan, supaya semangat Asean berkembang membuka harapan rejim Myanmar akan lebih terbuka dalam masa akan datang kerana bantuan yang diberi untuk membincang isu-isu politik.”
Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan akan menggalang kerjasama internasional untuk membantu Myanmar. Surin menjelaskan ASEAN memiliki suatu perjanjian yang disebut “ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response” atau perjanjian manajemen bencana dan tanggap darurat yang ditandatangani para menteri luar negeri anggta ASEAN pada bulan Juli 2005 lalu.
Berdasarkan perjanjian tersebut sudah seharusnya negara negara anggota ASEAN bekerjasama saling bahu membahu anggota lainnya yang tertimpa musibah.
Selain dari ASEAN, lembaga lembaga internasional juga menggalang bantuan kemanusian bagi Myanmar.
Kehadiran tenaga tenaga kemanusian di Myanmar dikhawatirkan secara tidak langsung akan membuka peluang bagi mereka untuk berinteraksi dengan warga local. Apakah ini artinya akan memberi ruang demokrasi bagi warga Myanmar?
Pengamat politik dari Indonesia, Dr Irman Lanthi kepada rekan Mariani Yahya dari redaksi MediaCorp mengatakan kemungkinan itu sangat kecil sekali bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Menurutnya rezim junta militer Myanmar akan tetap menutup pintunya bagi orang luar sekalipun dengan hadirnya lembaga lembaga kemusiaan ke negara itu.
“Biasanya di dalam rejim tertutup dari dunia luar, bila ada bencana, mereka memang cendrung untuk menutup diri dan tidak mahu bantuan kerana mereka mampu menanganinya sendiri dan takut intervensi asing masuk di dalam. Kalau kita lihat skala kehancuran dan kehilangan jiwa manusia, seharusnya mereka membuka diri untuk bantuan.”
Sebagai bahan perbandingan, jika melihat dari kejadian di Aceh dimana bencana tsunami yang terjadi di tahun 2004 dan kehadiran bantuantuan kemanusian pada akhirnya mampu membuat daerah itu menyelesaikan konflik dalam negeri yang berkepanjangan dengan GAM /Gerakan Aceh Merdeka.
Dr Irman Lanthi mengatakan kasus Aceh berbeda halnya dengan Myanmar. Lebih lanjut, kita kembali penjelasan Dr Irman Lanthi,
“Sedikit berbeda di Aceh, ada konflik separatism, berdamai dan melupakan kejadian. Di Myanmar, lebih kepada kekuatan-kekuatan politik, kalau kita melihat mesejnya kepada rejim Myanmar, rejim itu akan lebih tertutup, jika kita mengharap bantuan asing membawa kepada kompromi, sesuatu penyelesaian damai, untuk kemudian mereka membuka diri, kalau rejim Myanmar tidak ingin membuka diri, kekuatan opposisinya, bantuan ini membawa efek politik bahwa mereka semakin tertutup dan bukan lebih terbuka.”
Berbeda halnya dengan Dr Irman Lanthi, Professor K S Nathan memiliki pandangan berbeda. Ia yakin bahwa bencana topan tropis Nargis yang melanda Myanmar akan mampu merubah sikap junta militer. Setidaknya mereka bisa bersikap lebih lunak terhadap hadirnya bantuan asing.
“Saya rasa kita tidak boleh kaitkan perkara ini secara rapi kerana setiap negara mempunyai cara tersendiri, Myanmar cuba untuk memperbaharukan kedudukan dalam Asean, kita perlu berikan Myanmar peluang untuk membuktikan hasrat yang jujur, supaya Myanmar boleh mainkan peranan positif.”
Sejauh ini lembaga kemanusian masih mengalami kesulitan mendistribusikan bantuan mereka. Untuk itu mereka mendesak junta militer untuk melonggarkan pintu masuk bagi kemanusian asing.
Di sisi lain junta militer Myanmar menyatakan referendum konstitusi tetap akan berjalan meski topan tropis Nargis menerjang lima wilayah di negara itu.
Referendum antara lain meminta rakyat untuk memberi persetujuan atas konstitusi baru buatan junta tanpa partisipasi kubu Aung San Suu Kyi.[niwayans@mediacorp.com.sg]
|
|
edit1.gif)
